RAKYAT INDONESIA TIDAK BUTUH PERANG, TETAPI PEMIMPIN
Oleh Muhammad AS Hikam
President University
Pidato Presiden SBY di Mabes TNI Cilangkap yang amat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia semalam (1/9/10) adalah sebuah anti klimaks. Pidato tersebut tidak berhasil memuaskan harapan masyarakat dan rakyat negeri ini untuk mendapatkan sikap tegas dalam menghadapi krisis hubungan antara RI dan Malaysia. Lebih dari itu, penampilan dan isi pernyataan Presiden makin mengesahkan pandangan bahwa negeri ini memerlukan pemimpin yang tegas dan mampu melindungi kedaulatan negara dan memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyatnya. Lokasi yang dipilih untuk menyampaikan pidato, Mabes TNI, bukannya mendongkrak citra ketegasan dan kesiapan serta kesamaptaan menghadapi gangguan dan ancaman terhadap negara, tetapi justru berbalik (backfired): ia justru semacam kontradiksi karena substansi pidato yang lemah dan tidak memberikan usulan-usulan yang lebih maju ketimbang sekedar retorika dan kalimat-kalimat besar. Kesan secara keseluruhan dari pidato semalam itu tidak mereprentasikan sebuah negara yang memiliki kekuatan pemaksa dan penjera bagi semua pihak yang akan menjadi ancaman terhadap negara. Presiden hanya mencoba untuk memberikan penjabaran dari apa yang selamam beberapa waktu terakhir iuni dilakukan oleh Pemerintah yang, sayangnya, telah ditanggapi secara negatif oleh publik. Walhasil, alih-alih pidato tersebut menjadi penenang dan pemberi dorongan bagi rakyat untuk meyakini kapasitas kepemimpinan beliau, ia justru menjadi target empuk bagi kritik atasnya!
Saya sendiri semula berharap bahwa reaksi ini hanyalah pandangan seorang pengamat. Ternyata, setelah saya bandingkan dengan hasil survey kecil para facebookers, saya dibuat terkejut. Ternyata pandangan mereka umumnya jauh lebih kritis dan negatif ketimbang apa yang saya miliki. Dari sekitar 200 komentator yang menjawab pertanyaan "Apakah pidato Presiden tentang masalah Malaysia anda anggap tegas, cepat, dan memnuhi harapan bangsa?", hanya 2 (dua) orang atau 1% saja yang mengatakan ya, itupun yang satu masih mengatakan ada kekurangan dalam hal tertentu. Secara hampir absolut, 198 orang, atau 99% mengatakan bahwa pidato Pak SBY semalam "mengecewakan", "tidak tegas," "tidak memenuhi harapan", dan "membuat posisi RI di bawah Malaysia" (lihat www.facebook.com/mashikam). Bukan hanya itu. Para komentator hampir secara keseluruhan menilai bahwa kepemimpina Presiden dalam mengatasi konflik antara RI dan Malaysia dianggap "lemah" atau bahkan "sangat lemah"! Merka melihat bahwa Presiden lebih banyak mencoba membangun pencitraan atau tebar pesona melalui pidato yang panjang dan tidak terfokus kepada sikap apa yang akan diambil yang mencerminkan kecepatan, ketegasan, dan memberikan harapan bagi bangsa yang nerasa kedaulatan negaranya terancam!
Tentu saja survey kecil ini tidak bisa dipakai sebagi sebagai satu-satunya rujukan bagi penilaian atas pidato Pesiden dan kebijakan Pemerintah mengenai hubungan RI-Malaysia yang sedang berada pada titik paling rendah ini. Namun, jika kita jujur dengan membandingkan pandangan para komentator facebookers dengan apa komentar dan analisa di media massa dan publik secara luas, tampaknya hasilnya lebih-kurang sama dan sebangun. Barangkali hanya pendukung die hard dari partai koalisi pemerintah yang masih dapat memberi justifikasi bahwa Presiden telah bersikap tegas melalui pidatonya. Salah satu pentolan Partai Golkar dan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Setya Novanto, menganggap pidato Pak SBY itu telah cukup tegas dan arif disampaikan kepada Malaysia. Tak ketinggalan, Ketum DPP Partai Golkar, Aburuzal Bakrie, juga berharap kepada Malaysia agar mengikuti apa yang dikemukakan oleh Presiden. Saya belum menyimak pandangan parpol pendukung lain seperti PKS, PKB, PAN dan PPP. Yang pasti, parpol oposisi seperti Hanura, telah menyampaikan kekecewaannya terhadap pidato tersebut bahkan mengindikasikan kelemahan Pak SBY dalam menghadapi konflik. Besar kemungkinan reaksi yang mirip akan muncul dari PDIP dan Gerindra yang juga telah lebih dahulu meminta ketegasan sikap Pemerintah dalam beberapa statemen para tokohnya, baik di DPR maupun di luar.
Hemat saya, beberapa hal yang menjadikan pidato tersebut menjadi anti klimaks adalah:1) Kecenderungan Presiden untuk mengedepankan perhitungan ekonomi ketimbang masalah strategis dan kedaulatan nasional; 2) Mereduksi kemarahan publik hanya dalam satu pandangan yaitu pro-perang, padahal tidak semua pendapat kritis mengarah ke sana; 3) Mengaburkan masalah pelanggaran wilayah dengan persoalan yang tidak terkait dengan soal kedaulatan negara, seperti TKI, ilegal logging, dsb; dan 4) Ketidak jelasan langkah yang mencerminkan sikap pemimpin sebuah negara yang sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari pihak luar, kendati merupakan negara jiran sendiri.
Presiden memberikan uraian panjang lebar mengenai aspek ekonomi dari hubungan RI-Malaysia yang pada hakekatnya justru menampilkan ketergantungan kita dan ketidak mampuan untuk melakukan de-linking terhadap negara lain. Tak pelak, muncul kesan bahwa keseimbangan (parity) kepentingan ekonomi Indonesia digambarkan seolah-olah lebih besar sehingga muncul kekhawatiran jika Indonesia bersikap tegas maka akan mengalami malapetaka akibat putusnya hubungan perdagangan, dikembalikannya tenaga kerja Indonesia, dll. Padahal sebuah analisa yang dimuat di Kompas dua hari lalu menunjukkan bahwa justru Malaysia lah yang lebih membutuhkan Indonesia dari sisi ekonomi. Ujung-ujungnya, Presiden melakukan reduksi terhadap kekuatan sendiri dan menunjukkan sikap kurang percaya diri atas kapasitas ekonomi nasional vis-a-vis Malaysia.
Kemarahan publik di Indonesia muncul karena ketidak mampuan Pemerintah, terutama Kemenlu, melakukan penyikapan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia bukan hanya sekali ini. Sikap Pemerintah yang lembek dan tak terkoordinasi dengan baik itulah, dan bukan kehendak untuk perang (will to war), yang sejatinya menciptakan maraknya kemarahan rakyat. Jika kemudian pidato Presiden menyiratkan seolah-olah hanya ada dua kelompok yaitu pro-perang dan pro diplomasi, saya kira hal itu kurang bijak, karena selain jalan perang sangat tidak realistis, juga hanya dilontarkan oleh sejumlah kecil kelompok. Upaya Presiden untuk mereduksi reaksi publik yang negatif dengan memberi label sebagai pro-perang dengan Malaysia, jelas tidak akan produktif!
Presiden juga mengatakan dalam pidatonya, bahwa persoalan antara RI-Malaysia bukan hanya soal wilayah saja, tetapi juga bidang lain seperti TKI, ilegal logging dll. Saya yakin seluruh rayat Indonesia yang mengikuti masalah hubungan yang kurang mesra antara kedua negara memahami itu. Masalahnya adalah, justru ketika persoalannya memang menyangkut masalah kedaulatan wilayah NKRI, maka sikap Pemerintah, sebagaimana amanat Konstitusi kita, harus mencerminkan ketegasan dan bukan mencari-cari justifikasi dengan mengaburkannya dengan yang lain. Jika masalah kedaulatan wilayah saja tidak tegas, apalgi mengenai masalah ilegal logging dan nasib TKI, sudah dapat diprediksi akan semakin tidak mendapat perhatian. Rakyat kita sudah berpengalaman bahwa kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah preseden buruk bagi integritas wilayah RI. Konflik blok Ambalat, dan kini pelanggaran perbatasan yang terakhir ini menunjukkan bahwa pihak Malaysia tidak memiliki niat baik untuk mencari solusi komprehensif.
Karena itulah maka pada akhirnya beberapa solusi yang ditawarkan dalam pidato Presiden semalam terasa cair dan belum terfokus, kecuali ketika beliau menjanjikan akan mempercepat perundingan mengenai perbatasan. Bagi publik yang sedang menanti-nanti pemimpinnya untuk menampilkan posisi Indonesia yang "cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan" maka solusi-solusi itu lebih merupakan sebuah upaya untuk memperpanjang waktu atau buying time, yang jelas akhirnya menguntungkan Malaysia. kalau Presiden mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini disaksikan oleh seluruh dunia, beliau betul. Namun saya tidak terlalu bisa diyakinkan bahwa bangsa-bangsa lain akan memberikan dua jempol mereka untuk sikap lembek Indonesia. Rakyat Indonesia, saya yakin, tidak sedang butuh perang.
Rakyat Indonesia hanya sedang butuh pemimpin.
President University
Pidato Presiden SBY di Mabes TNI Cilangkap yang amat ditunggu-tunggu rakyat Indonesia semalam (1/9/10) adalah sebuah anti klimaks. Pidato tersebut tidak berhasil memuaskan harapan masyarakat dan rakyat negeri ini untuk mendapatkan sikap tegas dalam menghadapi krisis hubungan antara RI dan Malaysia. Lebih dari itu, penampilan dan isi pernyataan Presiden makin mengesahkan pandangan bahwa negeri ini memerlukan pemimpin yang tegas dan mampu melindungi kedaulatan negara dan memiliki kepedulian tinggi terhadap rakyatnya. Lokasi yang dipilih untuk menyampaikan pidato, Mabes TNI, bukannya mendongkrak citra ketegasan dan kesiapan serta kesamaptaan menghadapi gangguan dan ancaman terhadap negara, tetapi justru berbalik (backfired): ia justru semacam kontradiksi karena substansi pidato yang lemah dan tidak memberikan usulan-usulan yang lebih maju ketimbang sekedar retorika dan kalimat-kalimat besar. Kesan secara keseluruhan dari pidato semalam itu tidak mereprentasikan sebuah negara yang memiliki kekuatan pemaksa dan penjera bagi semua pihak yang akan menjadi ancaman terhadap negara. Presiden hanya mencoba untuk memberikan penjabaran dari apa yang selamam beberapa waktu terakhir iuni dilakukan oleh Pemerintah yang, sayangnya, telah ditanggapi secara negatif oleh publik. Walhasil, alih-alih pidato tersebut menjadi penenang dan pemberi dorongan bagi rakyat untuk meyakini kapasitas kepemimpinan beliau, ia justru menjadi target empuk bagi kritik atasnya!
Saya sendiri semula berharap bahwa reaksi ini hanyalah pandangan seorang pengamat. Ternyata, setelah saya bandingkan dengan hasil survey kecil para facebookers, saya dibuat terkejut. Ternyata pandangan mereka umumnya jauh lebih kritis dan negatif ketimbang apa yang saya miliki. Dari sekitar 200 komentator yang menjawab pertanyaan "Apakah pidato Presiden tentang masalah Malaysia anda anggap tegas, cepat, dan memnuhi harapan bangsa?", hanya 2 (dua) orang atau 1% saja yang mengatakan ya, itupun yang satu masih mengatakan ada kekurangan dalam hal tertentu. Secara hampir absolut, 198 orang, atau 99% mengatakan bahwa pidato Pak SBY semalam "mengecewakan", "tidak tegas," "tidak memenuhi harapan", dan "membuat posisi RI di bawah Malaysia" (lihat www.facebook.com/mashikam). Bukan hanya itu. Para komentator hampir secara keseluruhan menilai bahwa kepemimpina Presiden dalam mengatasi konflik antara RI dan Malaysia dianggap "lemah" atau bahkan "sangat lemah"! Merka melihat bahwa Presiden lebih banyak mencoba membangun pencitraan atau tebar pesona melalui pidato yang panjang dan tidak terfokus kepada sikap apa yang akan diambil yang mencerminkan kecepatan, ketegasan, dan memberikan harapan bagi bangsa yang nerasa kedaulatan negaranya terancam!
Tentu saja survey kecil ini tidak bisa dipakai sebagi sebagai satu-satunya rujukan bagi penilaian atas pidato Pesiden dan kebijakan Pemerintah mengenai hubungan RI-Malaysia yang sedang berada pada titik paling rendah ini. Namun, jika kita jujur dengan membandingkan pandangan para komentator facebookers dengan apa komentar dan analisa di media massa dan publik secara luas, tampaknya hasilnya lebih-kurang sama dan sebangun. Barangkali hanya pendukung die hard dari partai koalisi pemerintah yang masih dapat memberi justifikasi bahwa Presiden telah bersikap tegas melalui pidatonya. Salah satu pentolan Partai Golkar dan Ketua Fraksi Golkar di DPR, Setya Novanto, menganggap pidato Pak SBY itu telah cukup tegas dan arif disampaikan kepada Malaysia. Tak ketinggalan, Ketum DPP Partai Golkar, Aburuzal Bakrie, juga berharap kepada Malaysia agar mengikuti apa yang dikemukakan oleh Presiden. Saya belum menyimak pandangan parpol pendukung lain seperti PKS, PKB, PAN dan PPP. Yang pasti, parpol oposisi seperti Hanura, telah menyampaikan kekecewaannya terhadap pidato tersebut bahkan mengindikasikan kelemahan Pak SBY dalam menghadapi konflik. Besar kemungkinan reaksi yang mirip akan muncul dari PDIP dan Gerindra yang juga telah lebih dahulu meminta ketegasan sikap Pemerintah dalam beberapa statemen para tokohnya, baik di DPR maupun di luar.
Hemat saya, beberapa hal yang menjadikan pidato tersebut menjadi anti klimaks adalah:1) Kecenderungan Presiden untuk mengedepankan perhitungan ekonomi ketimbang masalah strategis dan kedaulatan nasional; 2) Mereduksi kemarahan publik hanya dalam satu pandangan yaitu pro-perang, padahal tidak semua pendapat kritis mengarah ke sana; 3) Mengaburkan masalah pelanggaran wilayah dengan persoalan yang tidak terkait dengan soal kedaulatan negara, seperti TKI, ilegal logging, dsb; dan 4) Ketidak jelasan langkah yang mencerminkan sikap pemimpin sebuah negara yang sedang menghadapi ancaman yang sangat serius dari pihak luar, kendati merupakan negara jiran sendiri.
Presiden memberikan uraian panjang lebar mengenai aspek ekonomi dari hubungan RI-Malaysia yang pada hakekatnya justru menampilkan ketergantungan kita dan ketidak mampuan untuk melakukan de-linking terhadap negara lain. Tak pelak, muncul kesan bahwa keseimbangan (parity) kepentingan ekonomi Indonesia digambarkan seolah-olah lebih besar sehingga muncul kekhawatiran jika Indonesia bersikap tegas maka akan mengalami malapetaka akibat putusnya hubungan perdagangan, dikembalikannya tenaga kerja Indonesia, dll. Padahal sebuah analisa yang dimuat di Kompas dua hari lalu menunjukkan bahwa justru Malaysia lah yang lebih membutuhkan Indonesia dari sisi ekonomi. Ujung-ujungnya, Presiden melakukan reduksi terhadap kekuatan sendiri dan menunjukkan sikap kurang percaya diri atas kapasitas ekonomi nasional vis-a-vis Malaysia.
Kemarahan publik di Indonesia muncul karena ketidak mampuan Pemerintah, terutama Kemenlu, melakukan penyikapan yang cepat dan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran wilayah yang dilakukan Malaysia bukan hanya sekali ini. Sikap Pemerintah yang lembek dan tak terkoordinasi dengan baik itulah, dan bukan kehendak untuk perang (will to war), yang sejatinya menciptakan maraknya kemarahan rakyat. Jika kemudian pidato Presiden menyiratkan seolah-olah hanya ada dua kelompok yaitu pro-perang dan pro diplomasi, saya kira hal itu kurang bijak, karena selain jalan perang sangat tidak realistis, juga hanya dilontarkan oleh sejumlah kecil kelompok. Upaya Presiden untuk mereduksi reaksi publik yang negatif dengan memberi label sebagai pro-perang dengan Malaysia, jelas tidak akan produktif!
Presiden juga mengatakan dalam pidatonya, bahwa persoalan antara RI-Malaysia bukan hanya soal wilayah saja, tetapi juga bidang lain seperti TKI, ilegal logging dll. Saya yakin seluruh rayat Indonesia yang mengikuti masalah hubungan yang kurang mesra antara kedua negara memahami itu. Masalahnya adalah, justru ketika persoalannya memang menyangkut masalah kedaulatan wilayah NKRI, maka sikap Pemerintah, sebagaimana amanat Konstitusi kita, harus mencerminkan ketegasan dan bukan mencari-cari justifikasi dengan mengaburkannya dengan yang lain. Jika masalah kedaulatan wilayah saja tidak tegas, apalgi mengenai masalah ilegal logging dan nasib TKI, sudah dapat diprediksi akan semakin tidak mendapat perhatian. Rakyat kita sudah berpengalaman bahwa kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan sebuah preseden buruk bagi integritas wilayah RI. Konflik blok Ambalat, dan kini pelanggaran perbatasan yang terakhir ini menunjukkan bahwa pihak Malaysia tidak memiliki niat baik untuk mencari solusi komprehensif.
Karena itulah maka pada akhirnya beberapa solusi yang ditawarkan dalam pidato Presiden semalam terasa cair dan belum terfokus, kecuali ketika beliau menjanjikan akan mempercepat perundingan mengenai perbatasan. Bagi publik yang sedang menanti-nanti pemimpinnya untuk menampilkan posisi Indonesia yang "cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan" maka solusi-solusi itu lebih merupakan sebuah upaya untuk memperpanjang waktu atau buying time, yang jelas akhirnya menguntungkan Malaysia. kalau Presiden mengatakan bahwa penyelesaian konflik ini disaksikan oleh seluruh dunia, beliau betul. Namun saya tidak terlalu bisa diyakinkan bahwa bangsa-bangsa lain akan memberikan dua jempol mereka untuk sikap lembek Indonesia. Rakyat Indonesia, saya yakin, tidak sedang butuh perang.
Rakyat Indonesia hanya sedang butuh pemimpin.
Saat
satelit NASA terkena kobaran api di atmosfer Bumi setelah misi tujuh
tahun, sekelompok mahasiswa mengendalikan peristiwa itu.